***

“Kita sedang dalam keadaan darurat iklim. Kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan semakin memburuk sebagai dampak dari perubahan iklim”

***

Kutipan diatas disampaikan mantan wakil presiden Jusuf Kalla dalam pidatonya di KTT PBB Iklim (UN Climate Action Summit) di New York, USA pada (23/09/2019).

Dampak dari perubahan iklim memang sudah semakin  dirasakan kini. Kebakaran hutan seperti yang disampaikan Bapak Jusuf Kalla mungkin hanyalah satu contoh dampaknya.

Masih ada anomali iklim yang menyebabkan banjir dan kemarau panjang di berbagai wilayah Indonesia, naiknya muka air laut seperti yang terjadi di Jakarta Utara hingga mencairnya salju abadi di puncak Jayawijaya, Papua.

Dampak perubahan iklim terjadi disebabkan oleh pemanasan global yang mengakibatkan suhu bumi terus meningkat. Dan penggunaan energi menjadi salah satu penyumbang terbesar pemanasan global akibat emisi karbondioksida (CO2e) yang dilepaskan di udara.

Dilansir dari Republika.co.id, Mantan menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan penyumbang pemanasan global terbesar di Indonesia berasal dari sektor Migas, terutama dari listrik yang masih memanfaatkan energi fosil.

Hal senada juga disampaikan dalam kajian KESDM dan UNDP (2018), Emisi Gas Rumah Kaca atau GRK dari sektor pembangkit listrik menyumbang 199 Mt CO2e pada 2017 dan diperkirakan hingga 2030 akan tumbuh sebesar 10,1% per tahun. Dengan demikian jika tidak ada upaya pengurangan maka pada tahun 2030, emisi GRK diproyeksikan mencapai 699 Mt CO2e.

Jika emisi GRK ini semakin meningkat maka akan berdampak pada naiknya suhu bumi. Suhu bumi yang terus naik diatas 1 derajat celsius akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup alam, hewan dan manusia.

Untuk itulah harus ada upaya bersama untuk mengurangi dampak pemanasan global ini, terutama dari sektor energi sebagai penyumbang terbesar emisi GRK.

Pemerintah Indonesia rupanya sudah mulai mewujudkan hal ini  dengan terus berupaya mengembangkan energi bersih berkelanjutan atau energi baru terbarukan (EBT).

Pada tahun 2015, pemerintah melalui keterlibatan dalam Paris Agreement berkomitmen bersama 195 negara lainnya untuk bersama-sama mengurangi naiknya temperatur suhu global  dibawah 2 derajat celsius.

Kemudian untuk meratifikasi perjanjian ini, pemerintah menuangkan komitmennya dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).  Dalam kebijakan ini pemerintah menyasar dua tujuan besar yaitu kemandirian dan ketahanan energi menggunakan energi bersih dan berkelanjutan dan mengurangi pemanasan global.

Dalam kebijakan tersebut juga tertuang target bauran energi baru dan terbarukan mencapai 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.

Hal lain yang mungkin juga bisa menjadi alasan  tambahan mengapa Indonesia perlu memanfaatkan energi bersih sebagai sumber alternatif ketahanan energi adalah  produksi energi fosil nasional yang terus menurun.

Dalam dokumen Outlook Energi Indonesia 2019, dilaporkan bahwa produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan. Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir terus menurun dari 346 juta barel (949 ribu bph) pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel (778 ribu bph) di tahun 2018.

Bahkan cadangan minyak bumi nasional dikabarkan akan habis dalam kurun waktu 9-10 tahun ke depan.

Selain itu permintaan penggunaan gas di sektor rumah tangga dan industri yang kian meningkat  serta  ketergantungan Indonesia akan impor gas bumi yang mencapai 75% menjadikan pemerintah perlu memanfaatkan energi bersih sebagai alternatif mewujudkan kemandirian energi.

Melimpahnya Potensi Energi Terbarukan di Indonesia

Target bauran energi baru dan terbarukan mencapai 23% pada 2025 dan 31% pada 2050 terdengar muluk direalisasikan mengingat saat ini negara kita nyatanya masih banyak mengandalkan penggunaan energi fosil.

Tapi jika menimbang besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia, rasanya target ini optimis bisa diwujudkan.

Seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak potensi kekayaan alam.  Potensi kekayaan alam ini rupanya juga yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih yang ramah lingkungan. Potensi alam tersebut antara lain tenaga surya, air, bayu, biomassa, laut dan panas bumi.

Lalu seberapa besar potensi alam ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih? Menurut data kementerian ESDM, potensi energi terbarukan Indonesia sangat melimpah yaitu mencapai 441 GW dengan detail berikut ini:

Potensi 441 GW ini sangat besar bahkan lebih besar 7 kali lipat dari  total kapasitas pembangkit listrik (fosil dan non fosil) yang ada saat ini yaitu sebesar 64,5 GW.

Kabar baiknya lagi, potensi ini juga tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara bahkan hingga ke papua.

Potensi 441 GW ini sangat besar bahkan lebih besar 7 kali lipat dari  total kapasitas pembangkit listrik (fosil dan non fosil) yang ada saat ini yaitu sebesar 64,5 GW.

Kabar baiknya lagi, potensi ini juga tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara bahkan hingga ke Papua.

Persebaran potensi  yang merata jika dimaksimalkan dengan baik tentunya akan memungkinkan energi bersih bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia secara adil.

Langkah Pemerintah Mewujudkan Ketersediaan Energi Bersih

Menimbang urgensi pemanfaatan energi terbarukan seperti yang sudah dipaparkan diatas dan juga menilik potensi yang begitu besar maka pemerintah yang dalam hal ini diwaliki oleh kementerian ESDM rupanya juga sudah menerapkan beberapa langkah realisasi mewujudkan ketersediaan energi bersih.

Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah mencakup penetapan kebijakan yang mendukung pengembangan energi bersih, seperti :

• Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 (Pasal 14) tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT)
• Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang mewajibkan penggunaan biodiesel bagi PSO dan non PSO sesuai pasal 18 ayat (1b)
• Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), pengembangan biofuel dan biogreen, menciptakan pasar-pasar energi baru dengan mensinergikan pembangunan perumahan berbasis PLT Surya Atap dengan pemerintah daerah dan kementerian PUPR, pembangunan Ecotourism Goethermal di Flores dan yang terbaru mendukung pelaksanaan RUPTL PT PLN (Persero) 2019-2028 yang mana dalam rancangan tersebut tertulis target penambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan adalah sebesar 16.714 MW demi mencapai target bauran EBT minimum 23% pada tahun 2025.

Sejauh Mana Langkah Strategis ini Telah Direalisasikan?

Berdasarkan data dari  Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), hingga tahun 2019 porsi realisasi pengembangan EBT baru mencapai 9% dari bauran energi primer nasional.

Pemerintah saat ini masih berfokus pada pemanfaatan EBT untuk energi listrik. Jenis energi yang paling banyak kembangkan adalah air, panas bumi, surya dan biomassa.

Pengembangan pembangkit EBT berbasis air saat ini telah mencapai kapasitas 5.976,02 MW, panas bumi mencapai kapasitas 2.131,00 MW, dan biomassa 1.869,16 MW.

Khusus untuk pembangkit EBT berbasis tenaga surya atau PLTS meski menjadi jenis energi yang dikembangkan paling akhir yaitu baru dimulai tahun 2014 nyatanya justru terus mengalami perkembangan siginifikan dan saat ini telah mencapai kapasitas 152,33 MW.

Salah satu cerita sukses pengembangan PLTS adalah seperti yang terjadi di Bali. Melalui regulasi daerah yang mengatur pemanfaatan energi bersih dan kerjasama dengan Indonesia Power, Provinsi Bali kini sudah membangun PLTS Surya Atap dengan kapasitas  226 kWp.

Selain itu untuk mencapai target rasio kelistrikan nasional, Kementerian ESDM juga telah memanfaatkan energi ramah lingkungan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau layanan listrik PLN.

Yang pertama KESDM menggunakan pendekatan On-Grid dan Off-Grid dengan memanfaatkan PLTS seperti pada gambar dibawah ini:

Dan khusus untuk wilayah pedalaman, kementerian ESDM juga telah memanfaatkan penggunaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) dan telah dibagikan kepada 350.000 rumah diseluruh Indonesia.

Melalui dua pendekatan ini rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99% pada tahun 2019, meningkat sebesar 14,5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan memanfaatkan energi ramah lingkungan.

Meski begitu, jika menilik target bauran energi nasional yang harus mencapai 25% pada tahun 2025, realisasi ini masih tergolong sangat kecil. Bahkan belum mencapai setengah dari target yang ditetapkan.

Lalu apa yang menjadi hambatan sehingga pengembangan energi bersih di Indonesia belum signifikan?

Kendala Pengembangan Energi Bersih di Indonesia

Berdasarkan data dari dokumen Outlook Energi Indonesia 2019 yang dikeluarkan kementerian ESDM, beberapa hal yang menjadi kendala pengembangan EBT adalah pertama, masih relatif tingginya harga produksi pembangkit berbasis EBT sehingga sulit bersaing dengan pembangkit fosil terutama batubara.

Kedua, Hambatan pertumbuhan investasi karena kurangnya dukungan komponen pembangkit energi  terbarukan dari industri dalam negeri dan juga  masih sulitnya mendapat pendanaan berbunga rendah.

Sementara itu, menurut paparan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Sutijastoto yang disampaikan kepada DPR Komisi VII.

Pengembangan EBT menghadapi 3 kendala yaitu permasalahan pembebasan lahan karena beberapa jenis pembangkit seperti misalnya panel surya membutuhkan lahan yang luas, kedua adalah kesulitan akses teknologi dan yang terakhir adalah harga keekonomian.

Hal berbeda disampaikan oleh direktur lembaga independen yang bergerak dibidang energi seperti IESR dan API (Asosiasi Panas Bumi Indoesia) yang menilai hambatan utama dalam pengembangan EBT adalah masalah regulasi.

Masalah regulasi yang pertama adalah peraturan yang dikeluarkan sering berubah-ubah dalam kurun waktu yang pendek. Contohnya di tahun 2017 pemerintah telah 3 kali menerbitkan peraturan  yang mengatur tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017, kemudian diubah ke dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2017 dan tidak lama diterbitkan kembali Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 untuk menggantikan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017.

Kedua, belum dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait Feed in Tarif EBT.

Peraturan-peraturan yang berubah dengan cepat dan belum ada kepastian Tarif EBT ini cukup menghambat pembangunan sarana pengembangan energi yang masih berjalan serta menimbulkan keraguan di mata para investor untuk berinvestasi di sektor ini.

Harapan Tersedianya Energi Bersih Di Masa Depan

Meski masih banyak kendala yang dihadapi, langkah nyata yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan energi bersih tetap patut di apreasiasi.

Terutama langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan visi energi keberadilan melalui Program Indonesia Terlistriki yang hampir mencapai 100% dengan memanfaatkan energi bersih berupa PLTS Atap dan LTSHE.

Langkah nyata ini setidaknya telah memberi harapan pada masyarakat bahwa ketersediaan energi bersih secara optimis memang bisa diwujudkan di masa depan.

Selain itu jika aturan Feed in Tarif EBT  yang saat ini tengah digodok pemerintah akhirnya bisa dikeluarkan tentu akan menjadi angin segar bagi investor dan bisa terus menumbuhkan iklim investasi di sektor energi bersih.

Pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan panas bumi yang memiliki potensi sekitar 23,9 GW demi  mendongkrak realisasi bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Jika rencana ini betul-betul diwujudkan maka harapan ketersediaan energi bersih nasional akan semakin besar.

Terakhir, meski upaya menyediakan energi bersih untuk Indonesia di masa depan adalah tugas besar pemerintah. Rasanya tidak salah jika kita sebagai masyarakat juga turut andil memberi dukungan.

Dukungan yang bisa masyarakat berikan adalah dengan melakukan langkah  bijak penggunaan energi dalam keseharian.

Contohnya kecilnya dengan mematikan alat eletronik yang tidak terpakai, mencabut charger, mematikan lampu di siang hari, menggunakan transportasi publik, mengiplementasikan PLTS Atap di rumah, menerapkan zero waste dan green life style untuk membantu penghijauan bumi serta menggunakan sosial media untuk mengajak teman-teman lain ikut melakukan aksi bijak penggunaan energi .

Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat ini maka harapan untuk bisa menyediakan energi bersih bagi kita saat ini dan anak cucu kita di masa depan semakin optimis dapat diwujudkan.

Salam,

Titik Wihayanti

Sumber Referensi:

Informasi dari dokumen:

InPower Magazine.2020.Edisi 2. Indonesia Power. Link : https://www.indonesiapower.co.id/id/komunikasi-berkelanjutan/Inpower%20Magz/FA-IN%20POWER-new%202020-edi2-1.pdf. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

Bulletin APBN Public. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.2018.Edisi 5. Link https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-53.pdf .Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

Outlook Energi Indonesia 2019.2019. Kementerian ESDM. Link https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf .Diakses tanggal 23 Agustus 2020

Laporan Status Energi Bersih Indonesia. 2019. IESR. Link http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/07/IESR_Infographic_Status-Energi-Terbarukan-Indonesia.pdf . Diakses tanggal 23 Agustus 2020

Pengembangan Energi Terbarukan Indonesia. 2019. Kementerian ESDM. http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/10/ESDM_2019-10-14-Bahan-Undip-Semarang-FIX3.pdf . Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan.2020.  Kementerian ESM. Link http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2020/06/17062020-Presentasi-di-IESR-Pengembangan-EBT.pdf . Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

Informasi website dan media online :

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perpres-feed-in-tariff-baru-akan-atur-harga-berdasar-jenis-ebt. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

https://republika.co.id/berita/pxz5pn423/menteri-esdm-sektor-migas-penyumbang-pemanasan-global. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4155492/cadangan-minyak-indonesia-hanya-cukup-untuk-9-tahun-lagi. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-energi-baru-terbarukan-ebt-indonesia. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/02/20/2138/ruptl.baru.tambahan.pembangkit.listrik.energi.terbarukan.naik.jadi.167.gw. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

http://ebtke.esdm.go.id/post/2020/03/02/2491/menuju.bali.mandiri.energi.bersih. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

https://iesr.or.id/en/banyak-tantangan-pengembangan-energi-terbarukan-lambat-2. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

https://industri.kontan.co.id/news/api-faktor-utama-penghambat-investasi-ebt-di-indonesia-adalah-masalah-regulasi . Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

https://coaction.id/bagaimana-cara-kamu-berpartisipasi-dalam-mendukung-energi-terbarukan/ . Diakses tanggal 23 Agustus 2020.

https://travel.detik.com/travel-news/d-4878764/panas-bumi-meningkat-ini-bahayanya-buat-kita. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.